Home » Berita Terpopuler » Djoni Rosadi Di Tuntut Atas Dasar Bukti Abal-Abal

Djoni Rosadi Di Tuntut Atas Dasar Bukti Abal-Abal

Dalam perkara Direktur Utama (Dirut) PT Dharma Rosadi Internasional (DRI), Ir.H. Djoni Rosadi adalah Hasil Penjualan Ore Nikel yang diakui milik CV Malibu Joint Operasi (JO) PT DRI, yang saat ini membawanya sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kolaka dengan dakwaan pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana dengan Majelis Hakim Agus Darwanta,SH (Ketua) didampingi dua anggota majelis yakni Gorga Guntur, SH. MH dan Afrizal SH.

Bagaimana melihat kasus ini dari sudut pandang hukum pidana atas dasar bukti yang diduga abal-abal (rekayasa). Berikut wawancara, wartawan MySultra.com dengan Sekretaris Jenderal DPP KAI (Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia) yang juga sebagai Direktur Law Firm Trust & Trust, Aprillia Supaliyanto,MS., SH., yang didampingi Advokat Ahang Pradata, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa, H. Djoni Rosadi Dirut PT DRI, Senin (8/9/2014).

MySultra (MS? ): Selaku Kuasa Hukum H. Djoni Rosadi, bagaimana Anda melihat tuntutan Jaksa Pentuntut Umum (JPU) 3 (tiga) tahun dengan pasal yang didakwakan terhadap kliennya yakni Pasal 372 KUHPidana

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Pertama sungguh saya kaget, meskipun sejak awal saya sudah meraba dan punya asumsi bahwa pada saat tuntutan pasti akan terjadi kejutan yang tidak akan masuk akal sehat. Tapi setelah mendengar tuntutan tiga tahun, benar-benar saya tidak menyangka bahwa akan ada sikap terkesan bagai orang kalap dan emosional seperti itu. Tuntutan 3 (tiga) tahun sungguh sangat tidak masuk akal. Tuntutan tersebut jelas tidak berdasarkan kepada fakta-fakta persidangan. Tidak memiliki nilai kebenaran dan keadilan. Tuntutan tersebut patut diduga bahwa ini ada kaitanya dengan sinyalemen dan dugaan kami bahwa perkara ini by order, penuh rekayasa dan merupakan persekongkolan yang sangat jahat.

MS: Apakah tuntutan tersebut membuat Anda Ciut?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Ya enggaklahh…meskipun terkejut dan tetap susah menalarnya, tapi sekalipun tidak membuat kami ciut menghadapinya. Kami akan kembalikan kepada dimensi hukum. Kami sedang siapkan pembelaan (pledoi).  Kami akan mematahkan semua argumentasi requisitor Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, karena setelah saya baca dan cermati bahwa Surat Tuntutan tersebut hal yang menyangkut kajian dan analisanya yang menyatakan terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP tidak berdasarkan fakta persidangan dan teori hukum, akan tetapi berdasarkan persepsi dan imajinasi. Saya hanya menyayangkan bahwa tuntutan JPU di susun dan di konstruksikan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga tidak berdasar pada hakekat nilai kebenaran dan keadilan. Akan tetapi saya dan klien saya tetap menghargai kerja rekan tim JPU karena mereka hanya menjalankan tugas. Saya dan klien saya yakin bahwa angka tuntutan 3 tahun tersebut bukan hasil pemikiran dari tiga orang rekan JPU dalam perkara ini. Namun demikian saya tetap menghormati proses hukum ini hingga selesai.

MS : Bagaimana dengan unsur pasal 372 KUHPidana yang menurut Surat Tututan JPU terbukti?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Unsur Pasal tersebut salah satunya adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, jelas tidak terbukti atau tidak dapat di buktikan oleh JPU. Perkara yang didakwakan pada klien kami yakni penggelapan dan alternatifnya Penipuan, maka yang dimaksud dengan melawan hukum pada pasal 372 diatas adalah pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan mempunyai. Sedangkan faktanya adalah bahwa barang ore nikel ataupun uang 400 ribu dolar Amerika tersebut adalah jelas secara hukum hak milik klien kami, H. Djoni Rosadi.

MS: Apakah unsur tersebut tidak akan terpenuhi?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Yah sangat jelas unsur tersebut tidak akan terpenuhi jika kita bicara pada dimensi hukum, tetapi kalo bicara pada dimensi imajinasi dan kepentingan orang tertentu akan lain mungkin ceritanya. Begini, klien saya H. Djoni Rosadi itu sebagai Dirut sekaligus owner PT DRI adalah pemegang Kuasa Pertambangan tahap Eksplotasi No.204 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan & Penjualan No.205 tanggal 13 Juli 2007  yang ditransformasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai SK Bupati Kolaka No. 160 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 sesuai UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, serta berstatus Clear and Clean (CnC) dari Kementrian ESDM RI No. 416/Min/12/2012. Sehingga sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pertambangan bahwa pemilik hak atau yang berhak memiliki segala mineral yang di tambang atau di produksi atau di hasilkan dari area tambang atau wilayah tambang milik klien saya H. Djoni Rosadi sebagaimana IUP tersebut adalah milik klien saya H.Djoni Rosadi atau PT DRI. Jika ada orang atau pihak lain yang bermitra kerja dengan PT DRI dengan melakukan penambangan di area tambang milik klien saya sama sekali bukan pemilik atas ore nikel yang di tambangnya. Orang atau pihak tersebut hanya berhak atas jasa yang telah dikerjakannya sesuai surat perjanjian yang dibuatnya. Begitu dimensi yuridisnya.

MS: Apa yang dimaksud dalam unsur tersebut, memiliki barang itu sendiri?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Memiliki barang maksudnya, setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam ketentuan unsur diatas yang dimaksud memiliki adalah memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain. Dan perihal kepemilikan atau memiliki disini adalah perspektif hukum positif. Yang artinya adalah bahwa apa yang menjadi legalitas kepemilikan disini. Sama halnya jika anda memiliki tanah, pasti legalitas kepemilikannya adalah Sertipikat, atau anda punya mobil legalitas kepemilikan anda pasti BPKB. Dalam Perkara ini PT DRI dengan Direktur Utama H. Djoni Rosadi adalah Pemegang IUP bertatus CnC. Maka pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi sesuai Pasal 92 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Dan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pertambangan tersebutlah yang menjadi Sertifikasi Kepemilikannya.

MS : Bagaimana Anda melihat unsur yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Unsur itu maksudnya pelaku menguasai barang tersebut karena dipercayakan oleh pemiliknya, sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dalam perkara ini klien saya sama sekali tidak pernah menerima penyerahan barang milik orang lain,apalagi menerima barang miliknya orang yang namanya Hamid Thalib. Barang ore nikel 55.000 MT tersebut adalah milik klien saya, milik PT DRI. Bahwa dalam perkara ini jika Hamid Thalib selaku Dirut CV Malibu merasa dan mengaku melakukan kontrak Joint Operasi (JO) dengan PT DRI beromor 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010  yang adalah merupakan kontrak dibawa tangan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum yang dilakukan bersama mantan Dirops PT DRI, Tubagus Riko Riswanda, maka dalam perspektip Hukum Tata Negara dan Hukum Pertambangan , jika seandainya toh kontrak yang disebut-sebut No. 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010 tersebut adalah ada dan benar menurut hukum, maka Hamid Thalib selaku Dirut CV Malibu bukanlah sebagai pemilik ore nikel 55.000 MT yang di tambang dari area tambang PT DRI tersebut, melainkan hanya pekerja jasa yang hanya bisa menguasai barang galian mineral milik dari pemegang IUP yakni PT DRI, karena statusnya Hamid Thalib Dirut CV Malibu bukanlah pemegang IUP. Sekali lagi saya tegaskan itupun kalau kontrak yang diakui dan diklaim tersebut adalah benar dan sah dan bukan kontrak abal-abal yang sengaja diciptakan dengan cara di back date.

MS : Dalam persidangan saya perhatikan sejak awal Anda selalu mengungkit kontrak JO yang terjadi pada tahun 2010, ada apa sebenarnya?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Betul sekali. Saya memang kejar soal itu karena setelah memeriksa beberapa saksi dan melihat bukti surat yang diajukan oleh JPU di persidangan saya meyakini bahwa perihal Surat Perjanjian atau JO tahun 2010 tersebut adalah tidak pernah ada dan surat itu saya yakini sebagai hasil rekayasa.

MS : Apa indikatornya? Apa buktinya atau berdasarkan fakta apa?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Pertama, jika memperhatikan wujud fisik surat tersebut antara penomoran surat kontrak dengan bunyi di alinea pertama sudah berbeda. Di dalam penomoran surat kontrak tertera angka romawi VIII (delapan) yang artinya menunjukkan bulan pembuatan. Sedangkan di alinea pertama Surat Kontrak disebutkan bahwa perjanjian di buat pada tanggal 15 September 2010. Yang ini berarti sangat jelas bahwa fakta yang sangat tidak bisa di pertanggungjawabkan perihal kebenaran bulan pembuatan. Jika hal tersebut adalah sebuah fakta, ada perbedaan bulan yang tercantum di nomor surat kontrak dengan penjelasan di alinea surat? Di nomor surat di sebut di buat bulan Agustus (dengan mencantumkan angka romawi VIII) sedangakan di batang tubuh paragraph pertama surat kontrak secara tegas dan jelas di sebutkan bahwa perjanjian dibuat pada hari Rabu tanggal 15 September 2010. Apa fakta ini tidak aneh dan menimbulkan kecurigaan akal sehat?? Fakta ini kemudian saya bandingkan dengan Surat Perjanjian atau JO No. 014/DRI-MLB/KSO/VIII/2011 tertanggal 14 Agustus 2011 yang juga dijadikan alat bukti oleh Jaksa. Maka fakta yang kita temukan adanya kesamaan bulan di dalam penomoran surat kontrak dan karakter tulisan antara Surat Perjanjian atau JO tahun 2010 tersebut dengan Surat Perjanjian atau JO bertahun 2011. Dalam penomoran suratnya yang menyangkut bulan pembuatannya ternyata sama-sama menggunakan angka romawi VIII (delapan) yang berarti bulan Agustus. Jika didalam Surat Perjanjian yang bertahun 2011 tersebut ada kesamaan antara penomoran surat dengan penjelasan di dalam isi surat yaitu sama-sama bulan Agustus. Cobalah perhatikan Surat Perjanjian yang bertahun 2010 tersebut? Apa artinya ini. Artinya patut diduga bahwa sesungguhnya Surat Perjanjian yang bernomor 001/DRI-Malibu/KSO/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010 tersebut hanya mengcopy paste terhadap Surat Perjanjian yang di buat tertanggal 14 Agustus 2011 bernomor 014/DRI-MLB/KSO/VIII/2011. Dan saya menduga itu sengaja diciptakan untuk dimaksudkan dijadikan payung hukum atas pekerjaan penambangan yang di klaim oleh saudara Hamid Thalib yang katanya dikerjakan antara bulan April 2011 sampai bulan Juni 2011. Tetapi sayangnya maksud dan rencana itu tidak sempurna dan banyak bolongnya sehingga terungkap dipersidangan. Selain itu banyak fakta yang mendukung dan menguatkan bahwa Surat Perjanjian bertahun 2010 yang di klaim oleh Hamid Thalib tersebut kami yakini tidak benar dan tidak pernah ada pada tahun 2010 tersebut. Bisa tiga halaman Koran anda gak cukup kalo saya jelaskan disini. Akan saya ungkap di pledoi saya nanti.

Kedua: ketika fakta itu saya tanyakan kepada Tubagus Riko Riswanda sebagai saksi pada persidangan klien saya tersebut, perihal apa yang menjadi dasar penambangan oleh CV Malibu pada bulan Maret atau April sampai bulan Juni 2011, apakah adanya kontrak, semula dijawab oleh Tubagus Riko bahwa hal tersebut dilakukan karena keadaan khusus atau istilah dia sebagai case khusus jadi bukan atas dasar kontrak. Akan tetapi begitu saya perlihatkan adanya barang bukti berupa kontrak bertahun 2010 , dia (Tubagus Riko Riswanda) buru-buru membenarkan adanya kontrak itu (seperti tersadar). Tapi ketika kemudian saya tanyakan kenapa kok ada kontrak seperti itu (terkait dengan penomoran yang tidak sama dengan penjelasan), jawaban Tubagus Riko Riswanda, bahwa itu dikoreksi kemudian di paraf. Hal inilah yang tidak masuk akal, karena yang namanya paraf didalam sebuah surat itu adalah untuk memberikan pembenaran isi surat, tapi anehnya Tubagus Riko Riswanda ketika ditanya oleh Majelis Hakim apa maksudnya paraf tersebut sambil tergagap-gagap yang bersangkutan menyebut bahwa paraf tersebut adalah sebagai koreksi. Sungguh tidak masuk akal. Sehingga memang patut di duga kuat kontrak atau JO bertahun 2010 tersebut dibuat dengan sengaja bukan di tahun 2010 yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai faktanya.

MS : Dengan fakta apa lagi Anda mengujinya?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Untuk mengujinya lagi maka saya mendasar dari keterangan saksi Hamid Thalib Dirut CV Malibu dan Tubagus Riko Riswanda. Ketika Hamid Thalib saya tanya dalam persidangan apa yang digunakan dasar untuk menambang pada medio Maret 2011 hingga Juni tahun 2011, dijawab dengan adanya kontrak JO tahun 2010. Kemudian saat ditanya apakah saat di tandatangani kontrak JO ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dijawab iya dan pada saat ditunjukan sebuah barang bukti berupa SPK dihadapan JPU dan Majelis Hakim, Hamid Thalib membenarkan dan mengakuinya , padahal SPK itu adalah SPK atas kontrak JO No.014/DRI-MLB/KSU/VIII/2011 tanggal 14 Agustus 2011, bukan SPK atas kontrak bertahun 2010 yang di klaim ada tersebut. Anehnya Hamid Thalib membenarkan atas SPK yang dijadikan barang bukti tersebut, dan itu katanya adalah SPK satu-satunya. Sunguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jika memang ada kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 001/DRI-Malibu/KSO/VIII/2010 tetapi kok SPK nya adalah SPK tahun 2011 yang adalah SPK untuk perjanjian atau kontrak yang lain. Artinya disini adalah bahwa dengan fakta seperti itu maka semakin menguatkan dugaan dan keyakinan saya bahwa Surat Perjanjian atau Kontrak atau JO bernomor 001/DRI-Malibu/KSO/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010 tersebut adalah sesungguhnya tidak pernah ada. Logikanya, jika memang ada pasti di tindak lanjuti dengan adanya SPK (Surat Perintah Kerja), dan jika ada SPK pasti SPK tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Tapi nyatanya dalam perkara ini tidak ada barang bukti SPK tersebut. Sangat jelas khan??

Adapun saksi Tubagus Riko Riswanda sekali lagi saya tegaskan bahwa saat ditanya apa dasar penambangan CV Malibu pada medio Maret hingga Juni tahun 2010, dijawab bahwa itu merupakan kasus tersendiri yang tidak menggunakan kontrak. Tetapi saat ditanya apa hubungannya dengan kontrak JO tahun 2010, Tubagus Riko Riswanda menjawab bahwa itu dasarnya. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa jawaban antara Tubagus Riko Riswanda dan Hamid Thalib tidak singkron dan tidak sama atas hal yang sama sehingga terhadap kebenaran Surat Perjanjian atau Kontrak bertahun 2010 tersebut memang sangat diragukan.

MS : Menurut Anda kontrak JO CV Malibu yang dijadikan dasar dalam perkara ini adalah No.001 Tahun 2010, apakah kontrak tersebut merupakan kontrak JO pertama PT DRI?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Hal ini yang harus diketahui oleh publik,  bahwa kontrak JO CV Malibu tahun 2010 bernomor 001 yang kuat dugaan kami adalah abal-abal tersebut terkesan adalah kontrak pertama. Padahal sejatinya PT DRI pertama kali membuat kontrak kerjasama Joint Operasi (JO) pada tanggal 8 November 2010 dengan perusahaan PT Tri Daya Jaya (TDJ) sesuai keterangan Dirut PT DRI, Djoni Rosadi dipersidangan dan fakta hukum tersebut juga diakui oleh Tubagus Riko Riswanda sebagai alat bukti dalam Putusan PN Kolaka No 287/Pid.B/2012/PN.KLK Tanggal 25 September 2013 yang mengadili Terdakwa Tubagus Riko Riswanda dan divonis 4 tahun penjara. Fakta ini lagi-lagi makin menguatkan kesimpulam kami bahwa Surat Perjanjian bernomor 001 tahun 2010 tersebut adalah sesungguhnya tidak benar.

MS : Menurut Anda apakah hal tersebut merupakan fakta hukum?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Itu semua fakta hukum dan sangat jelas keberadaan bukti kontrak JO No. 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 patut diduga keras adalah abal-abal.  Kerena kontrak JO 2010 itu tidak ada dan tidak terungkap dalam perkara Tubagus Riko Riswanda dalam Putusan PN Kolaka No 287/Pid.B/2012/PN.KLK Tanggal 25 September 2013.  Kalau memang itu adalah factual dan ada, pasti pada kasus Tubagus Riko Riswanda sudah dijadikan alat bukti surat, tapi itu kenyataannya tidak ada.

MS: Keterangan Anda menyatakan cara-cara yang tidak benar, sementara Tubagus Riko Riswanda menjadi Dirops PT DRI dengan SK Dirut PT DRI?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Saya katakan seperti itu, karena pengangkatan Tubagus Riko Riswanda sebagai Dirops PT DRI melalui SK Dirut PT DRI No.01/DRI/SK/ll/11, tertanggal 1 Februari 2011. Sementara dalam perkara ini kontrak JO CV Malibu dengan PT DRI bernomor 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 tanggal 15 September 2010 yang ditandatangani Tubagus Riko Riswanda bersama Hamid Thalib sebagai Dirut CV Malibu sebelum Tubagus Riko menjabat sebagai Dirops PT DRI. Padahal sebagaimana ketentuan di dalam Angaran Dasar PT DRI dan UU Perseroan Terbatas bahwa seorang General Manager ataupun Direktur Operasional tidak di perbolehkan membuat ikatan dengan pihak ketiga tanpa adanya Surat Kuasa tertulis dari Direktur Utama atau melalui RUPS. Makanya kuat dugaan kami bahwa kontrak JO tersebut merupakan kontrak abal-abal, sebab Tubagus Riko Riswanda menandatangani kotrak itu jauh sebelum dirinya manjabat Dir Ops PT DRI.

MS: Anda mengatakan bahwa kasus yang dialami kliennya merupakan persekongkolan jahat. Menurut Anda persekongkolan jahat seperti apa?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Iya setelah saya mendalami betul perkara ini, dari beberapa peristiwa, bukti dan fakta yang ada setelah saya kaji, analisa dan hubungkan satu sama lain, saya memiliki dugaan kuat seperti itu. Coba perhatikan putusan PN Kolaka No 287/Pid.B/2012/PN.KLK Tanggal 25 September 2013, mengadili Tubagus Riko Riswanda dengan menyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pidana Penjara 4 tahun. Perkara klien saya ini sesunguhnya di mulai dari situ. Ketika PT DRI memperkarakan Tubagus Riko Riswanda dan ketika PT DRI melakukan audit kemudian mencul tagihan kepada CV Malibu di awal tahun 2012 sejumlah kira-kira Rp. 10 milyar , tiba-tiba didalam sebuah pertemuan, gantian menyodorkan sebuah tagihan sebesar Rp. 19 milyar yang menurut cerita atau pengakuannya bersumber dari pengapalan ore nikel 55.000 mt sambil mengajukan permintaan agar PT DRI mencabut Laporan Polisi kepada Tubagus Riko Riswanda dan agar H.Djoni Rosadi minta maaf kepada Tubagus Riko Riswanda. Loh apa-apaan ini?? Pertanyaanya adalah kenapa ketika CV Malibu ditagih kewajibannya sebesar Rp. 10 milyar malah tiba-tiba balik menyodorkan tagihan yang lebih besar yang sebelumnya sama sekali tidak pernah di konfirmasikan dan bersikap aneh malah justru memperjuangkan Tubagus Riko Riswanda? Ada apa ini? Hal itu semua terungkap di persidangan. Kemudian ketika permintaan tersebut tiba-tiba membuat Laporan Polisi pada awal tahun 2013 terhadap H. Djoni Rosadi. Dan kemudian dihubungkan dengan fakta lain serta bukti-bukti surat sebagaimana saya jelaskan diatas maka memang patut di duga bahwa perkara yang menimpa klien saya ini sesungguhnya merupakan sebuah persekongkolan jahat yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk sepertinya ada oknum pejabat didalamnya ikut bermain. Itu dugaan saya. Ada banyak fakta lain yang semakin menguatkan dugaan ini sebenarnya, tapi tidak mungkin saya beber semuanya disini. Pada saatnya pasti akan terungkap.

MS: Anda melihat kontrak JO CV Malibu dan PT DRI tahun 2010 dan sejumlah keterangan saksi juga adalah abal-abal?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Yaahh…dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apalagi kalau tidak disebut sebagai abal-abal? Demikianpun dengan saksi-saksi yang dihadirkan merupakan keterangan abal-abal, kerena sejumlah saksi adalah orang-orang yang kerja kepada Tubagus Riko Riswanda, dan pada saat Tubagus Riko Riswanda dipecat, maka orang-orang tersebut ikut bersama-sama keluar dari perusahaan. Bahwa sesungguhnya yang abal-abal termasuk keterangan saksi karena keterangan saksi tersebut seperti paduan suara khan? Semoga Yang Mulia Majelis Hakim dapat secara jernih melihat fakta tersebut.

MS: Menurut Anda, bagaimana melihat keseluruhan perkara ini?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Saya tekankan kebenaran materil akan terungkap dan saya yakin itu. H. Djoni Rosadi tidak seharusnya duduk di kursi pesakitan itu. Kasihan sekali beliau itu. Beliau telah diterkam anak macan yang dipeliharanya sejak bayi. Termasuk dugaan persekongkolan tersebut pasti akan terungkap karena saya mendengar beberapa elemen masyarakat sangat menaruh perhatian terhadap hal ini dan sudah menelisik kesana.

MS: Berarti digelarnya perkara klien Anda kerena menduga bahwa perkara tersebut adalah sebuah Konspirasi?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Ya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, saya meyakini bahwa ini sebuah konspirasi. Tapi tidak apa, kebenaran adalah tetap kebenaran, dan pasti akan terungkap. Saya termasuk orang yang sangat percaya dengan sebuah pepatah bahwa wakil Tuhan di bumi ini di bidang penegakan hukum adalah hakim, saya sangat percaya dengan wakil Tuhan itu. Saya sangat percaya.

MS: Apakah  perkara klien Anda terjadi error in persona, kerena dalam perkara ini seharusnya Tubagus Riko Riswanda yang menjadi Terdakwa?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : :Jika melihat fakta-fakta persidangan harusnya seperti itu dan memperhatikan konstruksi serta uraian Surat Dakwaan JPU maka sangat jelas ini error in persona. Apalagi dalam keterangan saksi ahli yang kami hadirkan yakni Prof. Dr. Mudzakkir, SH MH dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 malam, berpendapat bahwa secara hukum seorang Direktur Utama dalam sebuah perusahaan atau korporasi tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

MS: Apakah Anda melihat dalam surat tuntutan JPU keterangan Ahli, Prof Mudzakkir ada yang diplesetkan?

Aprillia Supaliyanto,MS., SH : Iya, sangat saya sayangkan dan sesalkan bahwa keterangan ahli tidak utuh di kutip, dipotong-potong sesuai kepentingan JPU, sayang sekali. Padahal dalam perspektip penegakan, pencerdasan dan pembangunan hukum bahwa keterangan seorang ahli itu bisa menjadi ilmu dan wawasan serta pencerahan bagi masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuannya. Coba jika keterangan ahli Prof. Mudzakir tersebut dikutip utuh oleh JPU pasti akan sangat bermanfaat didalam pengembangan hukum kita, khususnya hukum pidana. Bebarapa keterangan Ahli yakni Profesor hukum pidana tersebut misalnya Prof Mudzakkir mengungkapkan dalam persidangan bahwa, kesalahan dalam konteks hukum pidana, seseorang baru dikatakan bersalah jika melakukan tindakan pidana. Jadi harus dihubungkan dengan perbuatan, dimana kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau ada niat berbuat kesalahan/kejahatan. Asas hukum mengatakan, seseorang harus bertangungjawab syaratnya harus berbuat pidana dulu. Siapa yang berbuat harus bertanggungjawab, seseorang yang tidak berbuat salah tidak bisa bertanggungjawab atau tidak dapat di mintai pertangungjawaban pidana. Ini juga tidak di kutip, Tapi ya nggak apa, Jaksa khan berusaha mencari celah sesuai tugasnya. Kita akan lihat nanti apakah celah tersebut bisa digunakan.

Jika dihubungkan dengan keterang ahli Prof. Mudzakir tersebut maka bagaimana mungkin klien saya yang bertanggungjawab, sementara tidak pernah melakukan kesalahan. Melakukan perbuatanya saja tidak, maka apa ada kesalahan yang dilakukannya. Jika perbuatan pidana dialihkan pada orang lain, menurut  Prof.Mudzakkir Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu bertentangan dengan asas hukum dan dikatakan eror in persona atau salah mempertangungjawabkan pada orang karena mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang tidak pernah dilakukan. Jika memaksa orang yang tidak bersalah untuk memikul tangungjawab sama halnya dengan melakukan peradilan sesat. Itu pendapat yang disampaikan Prof.Mudzakir.

Begitupun menurut keterangan Prof. Mudzakkir, terkait pasal 378 dimana ada serangkaian kebohongan didalamnya maka itu tidak bisa dialihkan pada orang lain. Kalau kasus Dir. Ops (Tubagus Riko) yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka dalam hukum pidana dia yang harus bertanggungjawab karena melakukan kebohongan, tidak bisa dialihkan kepada Direktur Utama dan ini harus ada pembuktiannya. Sama halnya pasal 372 tidak mungkin korporasi melakukan penggelapan tapi itu dilakukan individu. Jika kasusnya seperti ini, Direktur Operasional (Tubagus Riko Riswanda) yang harus bertanggungjawab dan jika mengatasnamakan korporasi maka itu dikatakan penyalahgunaan kewenangan. (***)

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Ketgam:
WR II USN Kolaka, Syahrir Sahaka

18 Pendaftar CPNS Tes SKB di USN Kolaka

KOLAKA, MYSULTRA.COM– Sedikitnya 18 orang pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, ...

Ilustrasi

Dinasti Korupsi Yang Dibentuk Di Atas Meja Makan keluarga

(Belajar Dari Dinasti Korupsi E-KTP, Dinasti Korupsi RS Sumber Waras dan Garuda Indonesia) Tradisi korupsi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *