Home » BISNIS » Distamben Kolaka Tak Miliki Dokumen Penjualan Nikel PT WIL
Kadistamben Kolaka, Akhmad Yani

Distamben Kolaka Tak Miliki Dokumen Penjualan Nikel PT WIL

KOLAKA, MY SULTRA.COM – Polemik terkait aktivitas pertambangan PT Waja Inti Lestari (WIL) di desa Muara Lapaopao, kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara akhirnya dijawab Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kolaka Akhmad Yani, dengan menegaskan kalau pihaknya tidak memiliki dokumen legal terkait aktivitas penjualan ore nikel PT WIL di daerah itu.

“Sampai saat ini kami tidak memiliki dokumen perusahaan WIL bilamana perusahaan itu sudah melakukan pengiriman dan penjualan ore yang ada di Lapaopao Kecamatan Wolo,” ujar Akhmad Yani usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Kolaka, Kamis (22/9/2016).

Menurutnya, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki Distamben Kolaka sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

“Jadi kalau PT WIL sudah melakukan pengiriman dan penjualan ore nikel yang ada di Lapaopao Wolo kemungkinan mengurus langsung di Provensi, tetapi yang jelas kami tidak memiliki dokumennya,” kata mantan Kepala Kantor Penghubung Kolaka di Jakarta itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Pemprov Sultra, Andi Makkawaru menegaskan jika pihaknya belum pernah mengeluarkan surat keterangan verifikasi asal barang terkait aktivitas pemuatan dan pengapalan ore nikel yang dilakukan PT WIL.

Diakuinya jika sebelumnya, Bupati Kolaka memang pernah menyurat ke Dinas ESDM Sultra tertanggal 29 September 2015 terkait aktivitas PT WIL. Tetapi hingga kini pihaknya belum pernah memberikan verifikasi asal barang, mengapa demikian karena menurut Makkawaru belum ada persetujuan dari Kementrian Kehutanan RI.

“Karena belum ada persetujuan dari Kementrian Kehutanan makanya kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi,”kata Makkawaru melalui telepon selulernya, kemarin.

Sebaliknya, Makkawaru justeru heran mengapa PT WIL bisa melakukan pemuatan, pengiriman dan penjualan ore nikel keluar daerah. Padahal Dinas ESDM Sultra belum pernah mengeluarkan rekomendasi.

“Kami merasa heran mengapa ada pengiriman dan penjualan ore keluar dilakukan oleh PT WIL pada kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi,”kata Makkawaru dengan keheranannya.

Secara terpisah, Direktur LSM Lider Sultra Herman Syahruddin menegaskan, terkait belum adanya verifikasi asal usul barang Ore (tanah) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra karena barang tersebut adalah hasil penambangan dalam titik kordinat SK 502 tahun 2013 yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundangan undangan sesuai SK Kepala  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 tentang persetujuan penataan batas koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT WIL tanggal 19 Oktober 2015.

Dijelaskan, hasil penambangan tersebut yang dijual dinyatakan tidak sesuai peraturan perundang undangan maka produk itu adalah ilegal yang berasal dari penambangan dalam titik kordinat SK 502, makanya tidak ada verifikasi asal barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

“Selain ilegal, kami duga keras ore nikel tersebut merupakan tumpukan yang sebahagian dijadikan sample sebagai barang bukti dalam perkara mantan Direktur cabang PT WIL dan beberapa Direktur Joint Operationanya dengan hukuman penjaranya cukup berat sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Kolaka nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa. Yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Makanya kami meminta ketegasan Pimpinan KPK untuk menindak dan proses hukum penambangan ilegal ini karena sangat merugikan perekonomian negara sebagaimana  yang telah kami laporkan dan mendapat balasan surat KPK bernomor: R.3205/40-43/07/2016, sifat segera, dengan perihal tanggapan atas informasi masyarakat yang ditujukan pada Direktur Lider Sultra, menanggapi surat laporan Direktur Lider Sultra tertanggal 15 Juni 2016 kepada KPK yang diterima tanggal 24 Juni 2016. Disampaikan bahwa surat laporan Lider Sultra telah disampaikan kepada deputi bidang pencegahan dan penindakan sebagai bahan kajian. Surat KPK itu ditembuskan kepada pimpinan KPK,”tegas Herman Syahruddin.

Penulis:  (A Arsyad)

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...