Home » Berita Terpopuler » Direktur CV Malibu, Hamid Thalib Minta Bargaining Kasus

Direktur CV Malibu, Hamid Thalib Minta Bargaining Kasus

Aprillia

MySultra – Kolaka
Berdasarkan fakta persidangan, Dirut CV Malibu, Hamid Thalib pernah meminta bargaining kepada terdakwa Djoni Rosadi melalui anaknya Andika dan Ricardo  agar segera mencabut laporan polisi terkait kasus pengelapan terhadap terdakwa mantan Direktur Operasional (Dirops) PT DRI, Tubagus Riko Reswanda yang telah di sidangkan dan dijatukan hukuman 5 tahun penjara.
“Dari kesaksian Ricardo dalam persidangan, terungkap bahwa pernah terjadi pertemuan di salah satu hotel di Kendari, yang dihadiri dirinya dan Andika bersama Hamid Thalib dan rekan rekannya. Dalam pertemuan tersebut Hamid Thalib meminta  bargaining dengan tidak akan mempermasalahkan dana Rp 19 Milyar yang merupakan hitungan pihak Hamid Thalib, dengan syarat agar laporan polisi dengan kasus pengelapan terdakwa Tubagus Riko Reswanda dicabut dari kepolisian, serta meminta kepada Andika dan Ricardo untuk menyampaikan kepada Djoni Rosadi untuk melakukan permohonan maaf di media cetak atas pencemaran nama baik Tubagus Riko Reswanda. Hal tersebut Direktur CV Malibu, Hamid Thalib bicara untuk kepentingan dan atas nama terdawa Tubagus Riko Reswanda.” Ungkap Penasehat Hukum (PH) Dirut PT DRI Djoni Rosadi, Aprillia Supaliyanto SH didampingi Ahang Pradata SH usai persidangan Saksi Ahli Suwarto di Pengadilan Negeri (PN) Kolaka, Rabu (20/8/2014) sore.
Menurut Aprillia yang juga Sekretaris Jendral Kongres Advokad Indonesia Pusat ini, dari keterangan saksi Ricardo (Manager Margeting PT DRI) yang dilaksanakan pada hari kamis 14 Agustus lalu, terungkap fakta semakin kuatnya perkara Djoni Rosadi dijadikan terdakwa merupakan sebuah orderan, konspirasi dan persekongkolan jahat. Kesaksian Ricardo membuat PH dan majelis hakim kaget, karena terungkap adanya fakta persidangan bahwa pada medio pertengahan tahun 2012 ketika Hamid yang merupakan Dirut CV Malibu ditagih oleh pihak PT DRI melalui Ricardo dan Andika (Dirum PT DRI) terkait kewajibannya sebesar Rp 10,5 Milyar atas kontrak Nomor 014/DRI-MLB/KSU/VIII/2011, tertanggal 14 Agustus 2011, Hamid Thalib justru menawarkan sebuah pertemuan disalah satu hotel di kota Kendari.
Ketika Ricardo dan Andika tiba di hotel yang dijanjikan, disana sudah banyak rekan-rekan Hamid Thalib yang serta merta melakukan pengepungan terhadap Andika dan Ricardo. Ini besar dugaan sudah diskenariokan guna memberikan tekanan psikologi pada Ricardo. Ketika ada tagihan Hamid Thalib dari pihak PT DRI dan dengan pernyataan Hamid untuk bargaining dengan memberikan penawaran agar mencabut gugatan pengelapan atas diri Tubagus Riko Reswanda, hal ini dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Hamid Thalib erat hubungannya dengan Tubagus Riko Reswanda berdasarkan fakta persidangan, apalagi kasus pengelapan uang perusahaan PT DRI sebesar Rp 82 Milyar yang didakwakan kepada Tubagus Riko Reswanda sudah terbukti dengan Putusan PN Kolaka No 287/Pid.B/2012/PN.KLK Tanggal 25 September 2013, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 03 Oktober 2013 serta dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Sultra di Kendari dengan hukuman 5 tahun penjara.
Aprilia menegaskan, jika ingin menghubungan dengan fakta lain yakni Joint Operasi (JO) tahun 2010 yang dinilai abal-abal tanpa stempel perusahaan, kesaksian Hardin jelas bohong (kesaksian palsu), selain itu kesaksian dari para saksi-saksi yang dihadirkan JPU saling bertentangan dengan yang lain. Dengan demikian, keterangan saksi Ricardo semakin kuat dugaan bahwa perkara Djoni Rosadi merupakan perkara yang didesain dan hasil pemupakatan jahat.
Karena itulah, sebagai PH Djoni Rosadi Dirut PT RDI meminta kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mendapat perhatian khusus, sebab berdasarkan fakta persidangan penting untuk dinilai apakah perkara ini sesungguhnya perkara apa, karena tidak masuk akal sehat, seorang Hamid Thalib Direktur CV Malibu melakukan penambangan pada medio Maret sampai Juni 2011 dengan ore 55 ribu MT pada Naskopel.
“Kami sangat yakin secara hukum tidak seharusnya Djoni Rosadi duduk di kursi sebagai terdakwa. Dari fakta persidangan, dirinya yakin bahwa Djoni Rosadi hanya korban sebuah sebuah pemupakatan jahat.”tegasnya.
Ditambahkannya, untuk kesaksian keterangan Ahli yakni Prof Dr. Muzakkir SH MH yang didatangkan sudah cukup. Pada prinsipnya yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya adalah JPU dan PH dapat membantah semuanya, bahkan PH mengungkapkan ada apa dibalik kasus ini. Dari sinilah majelis hakim diyakini akan secara jernih bersikap dan bertindak secara adil atas kebenaran materil. (Armin)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *