Home » Headline » Divonis 12 Tahun Penjara, Nur Alam menyatakan Banding
Nur Alam Divonis

Divonis 12 Tahun Penjara, Nur Alam menyatakan Banding

JAKARTA, MYSULTRA.COM – Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam Divonis selama 12 tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Selain itu, Nur Alam diwajibkan untuk membayar uang denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan pindana tambahan bayar uang pengganti Rp 2,3 miliar subsider 1 tahun.

“Menyatakan terdakwa Nur Alam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama alternatif kedua dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua,” kata Hakim Ketua, Diah Siti Basariah pada Rabu (20/03/2018).

Untuk diketahui, Nur Alam ditahan sejak 5 Juni 2017 lalu. Sebelumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Nur Alam 18 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar. Tak hanya itu, hak politik Nur Alam juga diminta untuk dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukumannya. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK  menyatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2.781.000.000 melalui pemberian IUP Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Billy Indonesia. Dia juga memperkaya korporasi PT Billy Indonesia sebesar Rp 1.593.604.454.137. Sedangkan negara dikatakan dirugikan sebesar Rp 4.325.130.590.137 atau Rp 1.593.604.454.137.

Sehari sebelum vonis dibacakan, kuasa hukum Nur Alam, Ahmad Rifai kepada wartawan di Jakarta menjelaskan kliennya tidak terbukti melakukan kerugian negara atas pemberian izin tambang.

Kuasa hukum merujuk hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kerugiaan negara tidak terbukti karena auditor dari BPKP bukan dari BPK. Ahli yang menghitung kerugian negara bukan bidangnya, kalau sesuai aturan MA itu yang menghitung BPK,” jelas Rifai.

Namun majelis hakim menilai Nur Alam telah memenuhi unsur pada Pasal 3 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu hakim menilai Nur Alam terbukti melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Nur Alam, Didik Supriyanto menegaskan akan menempuh jalur hukum dengan melakukan banding terhadap putusan hakim. (*/Ican)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

IMG-20181015-WA0003 (1)

Catatan Mayor Jenderal Tjokropranolo: Mereka Memberi Hormat

Hari telah sakit sakit saat Pak Tjokropranolo dan rombongan dari kuasa usaha Indonesia datang ke ...

udang

Warga Sekitar Pertambangan PT Cerindo Panen Udang Paname

KOLAKA-MS., warga Masyarakat Dusun Babarina Desa Muara Lapao Pao Kecamatan Wolo di Sekitar Wilayah Pertambangan ...