Home » Berita Terpopuler » Diduga Terjadi Konspirasi Dalam Kasus Dirut DRI

Diduga Terjadi Konspirasi Dalam Kasus Dirut DRI

Kasus DRI : Pengacara Terdakwa Dirut PT DRI Jhoni Rosadi. Aprillia Supaliyanto didampingi putra Djoni Rosadi, Ridwan melakukan konfrensi pers terkait kasus yang melilit klainnya yang dinilai penuh konspirasi.

 

Diduga terjadi konspirasi dalam kasus yang menimpa Dirut PT DRI, Djoni Rosadi yang saat ini sementara berjalan di Pengadilan Negeri Kolaka. Hal ini disampaikan kuasa hukum Djoni Rosadi, Aprillia Supaliyanto dalam konfrensi Pers, Rabu (13/8/2014).
“Kami menduga ada sebuah persekongkolan jahat. Saya belum tahu siapa yang lakukan. Setelah sidang berjalan semua terungkap, ada kesengajaan bersekongkolan jahat untuk menciderai nama baik Djoni Rosadi dan merusak nama PT DRI. Ini akan kami ungkap, meski indikasinya sudah muncul. Ada skenario. Haqul Yaqin semua akan terungkap”Kata Aprillia Supaliyanto didampingi Ahang Pradata dari kantor pengacara TN & Lawfirm, serta putra Djoni Rosadi, Ridwan.
Menurut Aprillia, dari kasus yang didugakan pada klainnya yakni pasal 372 dan 378 KUHP atau penipuan dan pengelapan, dengan alat bukti yang digunakan yakni kesaksian para saksi melalui BAP dan bukti surat Joing Operasional (JO) dan penyerahan barang yang kesemuanya ditandatangani oleh Tubagus Rico Reswanda, berdasarkan fakta persidangan, jika mengacu pada KUHAP dengan alat bukti yang ada, maka tidak ada yang memenuhi unsur untuk mempidanakan Djoni Rosadi. Kalaupun terjadi kejahatan hukum maka yang harus dijadikan tersangka adalah Tubagus Rico Reswanda. Begitupun dalam kasus ini kesemuanya masuk dalam ranah Hukum Perdata bukan pidana.

Sekjen KAI Pusat ini mengungkapkan adanya dugaan konspirasi dimulai dari penyidikan dengan adanya laporan Dirut CV Malibu, Hamid Thalib kepada Polda Sultra atas diri Djoni Rosadi tertanggal 13 april 2013 dengan sangkaan pasal 372 dan 378 KUHP, yakni pengelapan ore nikel 55 ribu MT dan uang 400 ribu USD. Seharusnya, penyidik Polda Sultra melakukan penyelidikan sebelum penyidikan guna menemukan alat bukti yang kemudian menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak, sebab fakta persidangan, dari kesaksian Hamid Thalib, tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Joni Rosyadi pada medio Maret 2011 sampai Juni 2011, sementara perjanjian kerjasama itu dilakukan antara dirinya dengan Tubagus Rico Reswanda.

“Seharusnya disimpulkan kalau begini kondisinya, apakah pantas Hamid melaporkan Djoni Rosadi, ketemu saja tidak, menyerahkan barang juga tidak. Faktanya hanya ketemu Tubagus Rico Ruswanda, buat berita acara penyerahan ore nikel juga melalui Rico, sehingga secara hukum mestinya hubungan hukum terjadi antara Hamid dan Rico. Kalau terjadi kerugian yang merugikan adalah Rico,”katanya.

Aprillia menilai penyidik sudah keliru dalam melakukan tindakan hukum. Begitupun hubungan hukum antara CV Malibu dan PT DRI diikat kontrak, salah satu pasal dikatakan jika ada perselisihan akan diselesaikan secara perdata di pengadilan negeri. Ini tidak dilakukan oleh penyidik polda Sultra. Untuk menentukan tersangka minimal 2 alat bukti, yakni surat kontrak nomor 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 dan nomor 014/DRI-MLB/KSU/VIII/2011, tertanggal 14 september 2011, serta berita acara penyerahan barang, dimana semua dokumen tidak ada yang ditandatangan Djoni rusadi tapi Tubagus Rico Reswanda, serta alat bukti saksi dimana dari sekian saksi yang diperiksa penyidik Polda, tidak ada satu saksi yang mengatakan Joni menerima ore milik CV Malibu termasuk Hamid sendiri yang mengaku seperti itu.

Ditegaskannya, Penyidik sudah mengingkari kaidah-kaidah hukum acara pidana. Begitupun keliru jika ada angapan semua urusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidak, yang penting semua perkara diterima tanpa diklarifikasi. Itu namanya mendzalimi orang, sebab tidak semua laporan masyarakat benar.

Aprillia juga mengungkapkan bahwa tanggal 9 Juni 2013 ke Polda Sultra mempertanyakan perkara kliennya termasuk meminta salinan BAP yang seharusnya diberikan tapi harus dengan susah payah baru mendapat salinan BAP. Ketika membaca BAP dia merasa heran, kenapa bisa Djoni Rosadi dijadikan tersangka.

“Pada tingkat kepolisian sudah terjadi kesalahan hukum dalam proses hukum Djoni Rosadi. Ada yang mempertanyakan kenapa tidak mempra peradilankan. Saya katakan kami tidak mau buang energi disitu karena akan sia-sia. Kalau ingin mempertanggungjawabkan atas kesalahan Penyidik, ruang praperadilan sangat sempit. Kami inginkan ada proses penyelidikan klien kami pada tingkat kepolisian. Kami meminta Mabes polri untuk memberikan atensi terkait masalah ini. Harus dilakukan penyelidikan kenapa sampai ada kasus seperti ini. Ini terjadi eror in personal.”tegasnya.

Begitupun ketika kasus ini sudah P21, Aprillia bertemu dengan Kajati Sultra, tapi diluar dugaan jawaban yang diberikan diluar nalar hukum. Ini akan diungkapnya pada pengadilan. Hal ini menguatkan adanya praduga ada apa sebenarnya dalam perkara ini. Ketika kasus ini sudah dipengadilan, pihaknya menghargainya dan akan meminta supaya jaksa membuktikan dakwaan alternatif yakni pasal 372 dan 378 pengelapan uang dan pengelapan ore. Jaksa harus buktikan unsur dari dua pasal itu, sebab dalam pasal 378 salah satu unsurnya melakukan bujuk rayu, kata bohong, haruslah dibuktikan Djoni Rosadi bertemu dan kenal Hamid, apalagi saksi saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengaku tidak pernah melihat ada pertemuan antara Djoni Rosadi dan Hamid. Ini juga diakui Tubagus Rico Reswanda dan Hamid.

Diungkapkannya, dalam PT DRI, Tubagus Rico. Reswanda selaku JM tahun 2010 dan Dirops tahun 2011, tidak sama sekali memiliki hak untuk membuat dan menandatangani kontrak. Yang punya hak melakukan hubungan hukum itu hanya Dirut. Djoni Rosadi sebagai Dirut tidak pernah memerintahkan baik secara lisan maupun tulisan kepada Tubagus Rico Reswanda untuk membuat kontrak, sehingga Djoni memperkarakan Rico Reswanda dan telah di vonis 5 tahun penjara.

Terkait keberadaan ore nikel, Aprillia mengungkapkan bahwa ore yang diklaim CV Malibu adalah milik PT DRI karena pemilik atau pemegang IUP adalah PT DRI. Kalau dikatakan pengelapan, tidak bisa dibuktikan karena ore itu berada dalam wilayah konsesi IUP PT DRI. Kalau muncul Usaha Jasa Pertambangan (UJP) atau mitra kerja, maka UJP tidak punya hak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian. Artinya, siapapun yang bermitra dan melakukan aktifitas penambangan di wilayah PT DRI maka hasil produksi mineral (ore) masih tetap melekat kepemilikan pada PT DRI sebagaimana ketegasan Pasal 92 UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Begitupun secara hukum CV Malibu tidak bisa bermitra dengan PT DRI karena perusahaan tersebut bukan Perseroan Terbatas.

“Kuat dugaan terjadi pengkaburan fakta hukum sebagaimana dalam fakta persidangan. Kalau ada kejahatan seharusnya bukan Djoni Rosadi tapi Rico Reswanda. Sebab Proses ini dari awal sudah tidak fair jika menggunakan KUHAP.”tegasnya.

Aprillia juga dengan tegas memohon kepada majelis Hakim untuk menerapkan suatu azas yang disebut “IN DUBIO PRO REO” yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”, dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada diri dan kasus Terdakwa Djoni Rusadi. (Armin)

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *