Home » INDONESIA » Dewan Pers Bantah Perubatahan Tanggal HPN
Dewan Pers Menjelaskan Polemik Perubahan Hari Pers Nasional (HPN)
Dewan Pers Menjelaskan Polemik Perubahan Hari Pers Nasional (HPN)

Dewan Pers Bantah Perubatahan Tanggal HPN

POLEMIK terkait perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN), terus berlanjut. Jumat sore 20/4/18 pengurus Dewan Pers turun tangan. Berusaha meredakan polemik. Makanya, mereka sengaja mengundang awak media untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi terutama di media sosial, berkaitan dengan  isu perubahan tanggal penyelenggaran HPN. “Tidak benar Dewan Pers telah mengubah Hari Pers Nasional 9 Februari,” kata Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers (DP).

Ia memastikan informasi yang banyak beredar terutama di daerah, sebagai hoaks. Akibat info hoaks itu, tambah Stanley, nama panggilan ketua DP, bermunculan tuntutan liar di kalangan pers. Mulai dari pembatalan program verifikasi media hingga perubahan statuta DP.

Tak ayal. Itulah ekses. Muncul pasca rapat terbatas yang diadakan pengurus DP sehari sebelumnya. Melibatkan para konstituen DP, yaitu organisasi wartawan, asosiasi media, serikat perusahaan media dan perusaan iklan serta grafika.

Mereka diundang pengurus DP untuk membahas usulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Dua  konstituen DP ini sebelumnya telah mengusulkan perubahan tanggal pelaksanan HPN 9 Februari.

Tujuh dari 9 konstituen DP hadir dalam rapat terbatas. Termasuk para mantan anggota DP. Ketua DP sendiri absen karena sedang berada di Manado. Ketidakhadiran Stanley ini sempat dicela mantan anggota DP Uni Z Lubis. ” Mestinya ketua Dewan Pers harus hadir dan memproritaskan rapat hari ini. Karena ini rapat dengan konstituen,” kata Uni Lubis.

Rapat berlangsung lancar. Masing-masing konstituen memaparkan pandangan mereka atas usul tersebut.

Lima konstituen: SPS, ATVLI, ATVSI, PRSSNi dan PWI, menolak dan tidak menerima usulan perubahan tanggal HPN. Dalam gaya bahasa berbeda, mereka menyatakan tidak ada urgensi dan tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk mengubah tanggal pelaksanan HPN.

“9 Februari itu momen bersejarah dan dramatis. Saat para wartawan pejuang menyatakan tekad mereka bersatu membela kemerdekaan RI. Saya tidak melihat ada tanggal lain yang lebih dramatis bagi pers selain tanggal itu, ” tukas mantan ketua DP Atmakusumah Astraamadja.

Tokoh pers dan salah satu pendukung AJI itu terus terang menyatakan karena sudah sering diundang membahas topik yang sama ini sejak reformasi, dia beranggapan usulan itu sebenarnya lebih karena pengalaman traumatik wartawan AJI terhadap pengurus PWI.

” Terutama ketika masa Orba. PWI yang dipimpin Tarman Azzam (masih di PWI Jaya). Waktu itu Saudara Tarman meminta perusahaan media untuk memecat wartawan yang mendirikan dan bergabung dengan AJI dan meminta para pemred tidak mempekerjakan wartawan yang bukan anggota PWI,” jelas Atmakusumah.

Jelang akhir rapat, Ketua AJI Abdul Manan sempat menyangkal sangkaan Atmakusumah. “Bukan traumatik. Keputusan soal HPN adalah buah lobi Harmoko, mantan ketua PWI, mantan menpen kepada Presiden Soeharto. Sekarang situasi sudah berubah. AJI dan organisasi yang memiliki visi tak sama dengan PWI, cenderung tak ingin terlibat dalam peringatan HPN itu. Maka kami gunakan hak kami meminta tanggal peringatan itu diubah, ” kata Abdul Manan.

Sayangnya, pandangan itu tidak diterima mayoritas konstituen di DP.

“Kalau memang ada yang bisa mengajukan tanggal yang lebih baik. Dari nilai historis maupun alasan-alasan yang lain, saya kira kita semua terbuka untuk menerima. Tapi kenyataannya wacana yang muncul sepertinya masih jauh dari itu,” kata Wakil Ketua DP Achmad Djauhar.

Mantan pemred Koran Bisnis Indonesia yang juga ketua harian SPS itu mengatakan, dari pandangan yang mengemuka di ruang rapat, hampir semua konstituen DP menyebut banyak masalah serius dan penting yang kini dihadapi pers nasional. Makanya, dia menyarankan semua teman sesama konstituen agar lebih fokus membahas masalah lain yang lebih penting, daripada hanya sebatas mempermasalahkan tanggal.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan sebenarnya sejak Margiono terpilih sebagai ketua umum PWI, upaya PWI mengajak organisasi wartawan berpartisipasi dalam HPN sudah dilakukan. Hampir semua konstituen akhirnya bergabung. Kecuali AJI. “Kami selama ini sudah sabar dan bertoleransi pada organisasi wartawan lain. Tapi, organisasi lain tampaknya tidak begitu. Ini kesekian kalinya PWI seperti digugat lewat hari HPN,” katanya.

Makanya, PWI tak akan diam lagi. “Kami juga mau tahu apakah betul semua wartawan di organisasi lain, sudah memenuhi syarat dan ketentuan perundangan. Kami meminta Dewan Pers segera melakukan verifikasi ulang.”

Semua ketua PWI provinsi di sepuruh Indonesia kali ini memang jengkel dan marah atas usul perubahan tanggal HPN. Mereka merasa diremehkan dan dilecehkan. Makanya dua hari sebelum rapat DP membahas ihwal itu bermunculan tuntutan di WAG PWI agar pengurus PWI Pusat sekali ini bersikap keras terhadap DP yang kini dipimpin seorang pendiri AJI.

Mereka mencurigai Stanley ikut bermain dan mendukung perubahan tanggal HPN tersebut. Apalagi di medsos sempat beredar viral teks percakapan atas nama Stanley yang menyatakan setuju perubahan itu. Dia malah menyatakan rapat konstituen itu sekedar proforma. “Setelah itu, akan dilakukan pendekatan dengan pihak Istana untuk segera mengubah Keppres yang sudah dianggap tak sesuai dengan keadaan sekarang.

Kepada wartawan yang hadir di kantor DP, Stanley berulang membantah informasi tersebut.

Ia menegaskan, sejauh ini pihaknya (DP) belum pernah berencana mengganti tanggal pelaksanaan HPN yang jatuh pada tanggal 9 Februari. “Sebab hal itu bukan wewenang dari Dewan Pers.”

Apalagi, tambahnyq, semua keputusan yang diambil Dewan Pers, harus melalui sidang pleno yang diikuti oleh seluruh anggota atau konstituen Dewan Pers.

Untuk saat ini, pembahasan terkait tanggal itu juga belum diagendakan, karena masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibahas.

Betulkah teks yang viral atas namanya, akan mengurus perubahan ke Istana? “Saya tegaskan bahwa isu ini adalah hoax. Sampai saat ini kami (Dewan Pers) belum pernah membahas penggantian  secara khusus, soal penggantian tanggal HPN.”

Laporan Klasik Herlambang dan Rizky Taufik/ Ceknricek.com

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

ASN

Enam aktifitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran ASN

JAKARTA, MYSULTRA.COM – Untuk membantu pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (Hoax) dan ujarn kebencian bermuatan ...

Ilustrasi Bom Bunuh Diri

Persyataan Sikap PWI Pusat Soal Teror Bom

Sehubungan dengan aksi terorisme dan pemberitaan pers tentang tindak teorisme tersebut, dengan ini PWI Pusat ...