Home » EKONOMI » Dana Desa Nantinya Bakal Diaudit Oleh BPK

Dana Desa Nantinya Bakal Diaudit Oleh BPK

UNAAHA, MY SULTRA.COM – Dana Desa nantinya bakal di audit oleh BPK, hal tersebut di ungkapkan oleh Bupati Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), Kery Saipul Konggoasa. Maka dari itu Kery mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar hati-hati dalam mengelola dana desa tersebut.

Pasalnya, jika terdapat penyelewengan sedikit saja dalam penggunaan dana desa, pasti bakal terdeteksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kery mengungkapkan, anggaran untuk dana desa sudah akan cair dalam waktu dekat ini. Jumlah dana yang akan diberikan ke desa-desa cukup fantastis, yakni mencapai 600 juta.

Dana tersebut jika diakumulasikan dengan anggaran desa lainnya, totalnya hampir satu miliar. “Sekarang dana untuk desa-desa itu hampir Rp1 miliar, ada dana dari program Perisai dari Pemda Konawe, Block Grand Pemprov Sultra, dan Anggaran Dana Desa dari APBN.

Untuk dana Perisai tahun ini kami anggarkan Rp1 miliar dan sudah dibagi-bagikan ke-28 desa. Masing-masing desa mendapat porsi Rp150 juta” jelasnya. Mantan ketua DPRD Konawe itu menerangkan, saat ini jumlah desa yang ada di Konawe mencapai 241 Desa.

Sedangkan 50 desa lainnya masih dalam proses pemekaran. Kery mengingatkan, agar dalam pengelolaan dana desa tersebut, struktur desa bisa lebih bijak. Misalnya dengan membuat semacam APBD desa.

Dimana, program yang akan dianggarkan harus melalui musyawarah bersama pimpinan desa dengan masyarakat. “Programnya harus jelas dan tepat sasaran. Kalau tidak, akan bisa terlihat adanya penyelewengan. Sebab semuanya nanti akan diaudit BPK. Bahkan katanya, KPK akan turun langsung melihat realisasi dana desa ini,” ungkapnya.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *