Home » Berita Terpopuler » Calon Bupati/Wakil Bupati Masih Bisa Digugurkan
Gambar: Ketua KPU Sultra Hidayatullah

Calon Bupati/Wakil Bupati Masih Bisa Digugurkan

KENDARI – MYSULTRA.COM ;

Para calon Bupati/Wakil bupati peserta di Pilkada Sultra belum bisa bernapas lega. Pasalnya, jika melakukan pelanggaran aturan, bisa langsung digugurkan oleh penyelenggara pemilu. Satu contoh saja, ketika calon kepala daerah ini tidak menyerahkan akun kampanye ke KPU, yang bersangkutan akan langsung di depak sebagai peserta.

Beberapa poin aturan yang  bisa langsung di gugurkan atau dibatalkan pencalonannya ketika tidak menyerahkan akun kampanye, Laporan awal dana kampanye (LADK), dan tidak mendapat SK pemberhentian bagi PNS dan Anggota dewan.

“Memang masih ada kesempatan para calon ini bisa dibatalkan. Pertama, soal tidak adanya laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU. Ke dua, jika para peserta yang berasal dari PNS dan anggota DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tidak menyerahkan SK pemberhentian, maka digugurkan juga,” jelas Ketua KPU Sultra , Hidayatullah, kepada mysultra.com saat ditemui di kantornya , Rabu (2/9).

Untuk SK pemberhentian dari para calon kepala daerah yang berasal dari PNS dan anggota DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, paling lambat diterima oleh KPU 22 Oktober nanti. Selain itu, soal laporan dana kampanye dari para peserta Pilkada ini, peserta  diwajibkan melaporkan dana kampanye mereka dalam bentuk rekening khusus ke KPU sebelum melakukan pendaftaran.

“Rekening khusus ini, merupakan syarat wajib pada saat pendaftaran pasangan calon pada tanggal 26-28 Juli, dan bisa diperbaiki sampai 7/8 kemarin, setelah itu tidak bisa lagi. Setelah itu, ada laporan dana kampanye yang penyampaiannya itu dilakukan pada 26/8 kemarin, dan ini juga sudah diumumkan pada web/papan pengumuman di tujuh kabupaten/kota. Cakupan informasinya, ada rekening khusus, nomor rekening khusus, dan saldo awal,” jelas Divisi Hukum KPU Sultra, Tina Dian Ekawati Taridala.

Jadi, lanjutnya lagi, tidak boleh menggunakan dana lain untuk membiayai kampanye yang tidak pernah di tempatkan di dalam rekening khusus tadi. Saat ini masa kampanye sudah berjalan, sehingga pada prinsipnya, dana yang digunakan oleh peserta ini semesetinya bersumber dari rekening tadi.

“Di dalam laporan awal dana kampanye itu ada penggunaan, cakupan informasinya ada juga yang digunakan anggaran sebelum rekening khusus itu di buka, dan itu tetap harus dilaporkan,” paparnya.

Selanjutnya, ada lagi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari diantaranya sumbangan perseorangan yang maksimalnya itu Rp 50 juta, kelompok/badan hukum maksimalnya Rp 500 juta.

“Ketika mereka menerima atau menggunakan lebih dari itu, maka calon juga bisa dibatalkan, dan itu juga ada pidananya ketika dia tidak mengembalikan kepada negara. Kalau mau coba-coba silahkan saja,” tegasnya. (ami)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *