Home » Berita Terpopuler » Bupati Kolaka Diminta Berhentikan Direksi Perusda

Bupati Kolaka Diminta Berhentikan Direksi Perusda

Ketua Lider, Herman Syahruddin

MySultra :Kolaka

Bupati Kolaka, Ahmad Safei diminta untuk segera memberhentikan Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka, setelah Dirut dan Dirops Perusda dimasukan dalam bui oleh penyidik Polres Kolaka.

“Kami meminta kepada Bupati selaku komisaris untuk segerah memberhentikan sementara Dirut dan Dirops Perusda dan selanjutnya   mengangkat Plt., pasca ditahannya dua direksi dalam kasus dugaan korupsi oleh penyidik tipikor polres Kolaka.”Kata ketua Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra, Herman Syahruddin selasa (17/6).

Herman mengungkapkan, berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan daerah, dalam pasal 12 ayat 1 huruf c dikatakan, anggota direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh kepala daerah yang mengangkatnya karena tindakan yang merugikan perusda. Begitupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan BUMD, pada bab keenam terkait pemberhentian, pada pasal 12 huruf e dikatakan, direksi diberhentikan dengan alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD, dikuatkan pada pasal 14 huruf b, berbunyi surat keputusan kepala daerah tentang pemberhentian sementara sebagai direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 12 huruf e.

Sementara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka nomor 10 tahun 2010 tentang Perusda aneka usaha Kolaka, dalam bab pemberhentian Pasal 19 huruf e akan dilakukan pemberhentian jika terlibat dalam tindakan yang merugikan pada aneka usaha Kolaka. Begitupun pasal 24 ayat 1 Bupati mengangkat Plt. apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

“Dengan merujuk pada UU, Keputusan Mendagri dan Perda kabupaten Kolaka, saya kira sudah jelas mekanismenya dan tidak ada diskusi lagi untuk tidak mengangkat Plt. Direksi Perusda Aneka Usaha Kolaka. Ini juga untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan direksi.”Tegasnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa keputusannya belum ingkra, Herman menegaskan bahwa berdasarkan audit BPKP disimpulkan bahwa terdapat Rp 600 juta merugikan keuangan negara, sehingga tidak perlu menunggu keputusan ingkra untuk memberhentikan sementara. Selain itu, dalam mengangkat Plt. Direksi, Bupati diharap tidak perlu mencari orang luar, tapi sebaiknya mengangkat dalam tubuh Perusda yang memahami kondisi Perusda mulai yang terkecil sampai besar dan mampu memberikan solusi atas kondisi perusda hari ini.

Sekedar diketahui, Dirut Perusda, Sukma Kutana dan Dirops Perusda, Lukman di masukan didalam bui oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Kolaka, senin 16 Juni 2014 atas dugaan kasus korupsi dana Rp 600 juta. (Armin)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *