Home » Headline » Anggaran Pilkada Konawe Terlalu Banyak, Ketua KPUD Angkat Bibacara
dana pilkada

Anggaran Pilkada Konawe Terlalu Banyak, Ketua KPUD Angkat Bibacara

UNAAHA, MY SULTRA.COM – Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatang, sering diperbincangkan karena dianggap terlalu berlebihan dibanding daerah-daerah lain hingga mencapai Rp 54,9 miliar. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) setempat angkat bicara terkait hal tersebut.

Ketua KPUD Konawe, Sarmadan menuturkan, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk Pilkada Konawe mendatang disebabkan oleh beberapa aitem penganggaran. Diantaranya, terkait anggaran honorarium penyelenggara. Dalam hal ini KPUD bersama unsur sekretariatnya dan badan ad hoc.

Khusus untuk badan ad hoc kata dia, jumlahnya sangat banyak. Untuk Panitia Pemungutan Kecamatan akan tersebar di 27 kecamatan di Konawe. Setiap kelompok PPK terdiri atas lima orang. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebar di 352 desa dan kelurahan. Masing-masing kelompok terdiri atas tiga orang. Sementara untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan tersebar di 501 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masing-masing lokasi diisi sembilan orang.

“Kalau dijumlahkan semua penyelenggara dari badan ad hoc totalnya mencapai tujuh ribuan. Makanya, biaya yang dibutuhkan untuk honorariumnya cukup besar,” jelas  Sarmadan saat ditemui di ruang kerjanya.

Terkait honor lanjut Sarmadan, juga mengalami peningkatan hampir 100 persen. Hal itu juga sudah sesuai syarat dari pihak Kementerian Keuangan RI. Sebagai contoh, honor PPK sebelumnya hanya Rp 1 Jutaan, kali ini naik antara Rp 1,6 juta sampai Rp 1,8 juta. Sehingga membuat anggaran honorarium menjadi lebih besar.

Selanjutnya tingginya anggaran Pilkada juga dikarenakan besarnya biaya bahan dan alat peragaan kampanye. KPU mengestimasikan, lima kandidat yang akan bertarung. Jumlah bahan dan alat peraga itu juga yang dinilainya membuat anggaran bengkak.

“Alat peraga semisal baliho kandidat misalnya, biayanya ditanggung oleh ABPD berdasarkan yang telah disepakati dalam NPHD. Dan baliho-baliho itu akan disebar di setiap desa dan kelurahan. Anggaran untuk ini pun cukup besar,” jelasnya.

Sarmadan berharap, publik bisa memahami hal tersebut. Dia sendiri bersama anggota komisioner lainnya akan berusaha melakukan efisiensi dalam penganggaran.

“Kita akan tetap berusaha melakukan efisiensi dalam proses pelaksaan Pilkada,” katanya.

Sebagaimana diketahui, total anggaran Pilkada Konawe disepakati dalam NPHD, yakni Rp 54,9 miliar. Anggaran terbagi atas dua, yakni Rp 15 miliar untuk tahun 2017 dan Rp 39,9 miliar tahun 2018.

Penulis: Rido


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

yusril

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...