Home » Berita Terpopuler » Aktifitas PT.ST Nickel Resources di Konawe, Ilegal

Aktifitas PT.ST Nickel Resources di Konawe, Ilegal

UNAAHA, MYSULTRA.COM – PT.ST Nickel Resources yang berada di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), yang saat ini melakukan aktifitas penambangan Nickel, di anggap ilegal keberadaannya.

Hal tersebut di ungkapkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat (AL-SURAT) saat berdemonstrasi di depan kantor Bupati Kobawe dan Kejaksaan Tinggi Unaaha, Selasa (17/5/2016).

Demonstran menganggap Bupati Konawe Kery Saipul Konggoasa keliru dalam mengambil keputusan, tidak melakukan kordinasi oleh instansi teknis seperti Bapedalda, Dinas Pertambangan dan Amdal saat menandatangani surat keputusan Bupati, Nomor 224 tahun 2014 tentang perubahan titik koordinat batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) operasi Produksi PT.ST Nickel Resources KW 09 OKP 001.

“Kalau dikaji secara hukum, PT.ST Nickel tidak berhak menambang di Konawe, karena perusahaan tersebut telah di beri hukuman oleh Lukman Abunawas saat menjabat sebagai Bupati Konawe, dengan surat keputusan 380 tahun 2012 izin usaha PT. ST Nickel Resources telah di cabut, karena telah memalsukan Surat Mentri Kehutanan Nomor S.186/Menhut-VII/2009,” ujar Hendriawan saat berorasi.

Untuk menguatkan bahwa surat tersebut dianggap palsu, maka di keluarkanlah surat dari Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor S.635/VII-SET/2012 tanggal 7 Juni 2012.

Anehnya lagi kata Hedriawan, saat ini, Kery kembali menghidupkan izin dan koordinat yang sama KW 09 OKP 01, sementara sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.ST Nickel Resources KW 09 OKP 001 telah dicabut oleh Lukman Abunawas saat menjabat sebagai Bupati Konawe.

“Seharusnya, selaku pemerintah, sebelum mengeluarkan WIUP dihidupkan dulu surat keputusan yang sebelumnya telah dicabut,” ungkapnya.

Kejaksaan Negeri (Kajari) Unaaha, Saiful Bahri Siregar saat menyambut para demonstran menjelaskan, jika ingin melaporkan adanya dugaan tindak pidana gratifikasi, haruslah dilengkapi dengan bukti, apa lagi jika Kajari harus menghentikan perusahaan, pihaknya sama sekali tidak punya wewenang.

“Kami tidak punya wewenang untuk memberhentikan perusahaan, yang saat ini di duga ilegal, begitu juga dengan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Konawe karena adanya dugaan gratifikasi, itu semua tidak gampang, kalau memang ada data pendukung mengenai persoalan tambang ini storkan kepada kami dan kami akan mendalaminya,” ungkap Kajari Unaaha.

Penulis : Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...