Home » Headline » 7 LSM Minta Penegak Hukum Proses Kejahatan PT WIL
Para LSM di Kolaka menyampaikan kekecewaan kepada penegak hukum yang tidak memproses hukum kejahatan pertambangan yang dilakukan PT WIL
Para LSM di Kolaka menyampaikan kekecewaan kepada penegak hukum yang tidak memproses hukum kejahatan pertambangan yang dilakukan PT WIL

7 LSM Minta Penegak Hukum Proses Kejahatan PT WIL

KOLAKA, MYSULTRA.COM  – Tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta ketegasan penegak hukum segera memproses hukum kejahatan yang dilakukan PT Waja Inti Lestari (WIL), karena dinilai melakukan tindak pidana pertambangan dan kehutanan, serta penyalagunaan barang bukti milik negara.

Tujuh LSM yang mendesak penegak hukum segera memproses PT WIL adalah ketua Koreksi Supriadi, ketua Bongkar Kamaruddin, ketua Yayasan Pengembangan Pelayan Publik (Yapplik) Nasruddin Foker, ketua P3MTS Rusbidin, ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lokal Wandy Syaputra, sekretaris Lepkan Amir K dan direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra Herman Syahruddin.

“Hari ini kami meminta ketegasan penegak hukum untuk segera melakukan proses penegakan hukum atas aktivitas ilegal PT WIL di Desa Muara Lapao-pao, kecamatan Wolo” kata Supriadi diaminkan enam ketua LSM lainnya, minggu (24/7/2016), saat menggelar konfrensi per‎s di warung kopi Dg Sira Kolaka.

Ketua LSM ini sepakat mengancam ‎jika pihak penegak hukum tidak segera bertindak, dengan membiarkan kejahatan pertambangan di depan mata, maka dalam waktu dekat mereka akan menggerakkan massa turun ke lapangan mengecam aparat penegak hukum, sebab dari investigasi mereka apa yang dilakukan oleh PT WIL hari ini telah melanggar hukum dengan mengangkut dan menjual ore, yang merupakan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan pengadilan.

Menurut Kamaruddin, fakta di lapangan PT WIL telah mengapalkan sebanyak 9 kapal tongkang. Ini juga telah diakui oleh direktur cabang PT WIL, Tasman. Dengan mengapalkan tumpukan ore pada areal titik kordinat SK 502 Tahun 2013, menyebabkan ada indikasi kerugian negara hingga puluhan Milyar, sebab SK 502 yang dikeluarkan Plt Bupati Kolaka H Amir Sahaka tidak sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersirat dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 tentang persetujuan penataan batas koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT WIL tanggal 19 Oktober 2015.

Mereka menghitung, dengan harga penjualan yang dilakukan PT WIL sebesar 30 dollar ‎per Metrik Ton (MT) dan jika dirupiahkan Rp 13.500 per dollar, dikalikan 5.000 MT kali 9 kapal, jumlahnya kurang lebih Rp  18 Milyar. Ini berarti semua jumlah dana penjualan itu merupakan kerugian negara.

Rusbidin menegaskan, berdasarkan putusan terdakwa Amir Ba‎ktiar bin Ucup Mudiyah nomor: 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa, pada halaman 45 sudah jelas dikatakan ore yang dihadirkan penuntut umum merupakan sebahagian dan hanya sampel yang diambil dilokasi PT Emin Indonesia atau lokasi PT WIL. Artinya ore yang 300 ribu MT,  dan telah dijual sebanyak 9 kapal dengan kapasitas 5 ribu MT setiap kapal tongkangnya merupakan Barang Bukti‎ hasil kejahatan pertambangan.

Begitupun Wandy Syaputra menegaskan, seandainya ‎penambangan PT WIL legal,‎ tidak mungkin Pengadilan menjatuhkan vonis pada Direktur cabang PT WIL Syamsul Bahtiar Bin Abd Rahim empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Begitupun H Farid Wadjim Bin H Abdul Cholis divonis 3,6 ahun dan denda Rp 300 juta. Amir Bahtiar Bin Ucup Mudiya selaku komisaris PT Emin Indonesia divonis 2,6 tahun dan denda Rp 300 juta, Sementara pimpinan PT Shenniu Mining Indonesia Mr Zhang YongYue divonis 2,6 tahun dan denda Rp 300 juta.‎

“Mereka dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan HPT yang masuk sebagai hutan ‎moratorium, yang sampai hari ini status hutan tersebut belum berubah. Makanya dalam putusan pengadilan, lahan seluas 210,3 hektare sesuai SK 502 tahun 2013 dikembalikan kepada kementerian kehutan RI,” kata Wandy.

Hal sama disampaikan Nasruddin Foker bahwa berdasarkan keterangan kepala bidang lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Agus, sama sekali pihaknya tidak mengenal Tasman sebagai direktur cabang PT WIL, sebab pada dokumen lingkungan yang tercatat di instansinya masih tercatat Syamsul Bahtiar sebagai direktur cabang.

Karena itu, Herman Syahruddin menegaskan dengan data aktual yang mereka kemukakan,  tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum untuk menutup mata. Seharusnya segera melakukan penindakan hukum atas aktivitas PT WIL yang dinilai ilegal, sekaligus menangkap siapapun yang terlibat dalam persekongkolan jahat, hingga terjualnya ore yang merupakan barang bukti..

Penulis:  (A Arsyad)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

yusril

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *