Home » Berita Terpopuler » 50 Persen Kepala Daerah Di Sultra Berpotensi Tersandung Kasus Korupsi

50 Persen Kepala Daerah Di Sultra Berpotensi Tersandung Kasus Korupsi

Gubernur Sultra, Nur Alam

Kendari – MySultra.Com

Dari 17 orang Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara (Sultra) , 50 persen diantaranya berpotensi untuk tersandung kasus korupsi. “50 persen kepala daerah (Bupati/Walikota red) di daerah ini sangat berpotensi untuk tersandung kasus korupsi.” kata Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ketika memimpin Rapat Kordinasi Evaluasi dan Pengendalian Triwulan I Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Se- Sultra Jumat (27/3/2015)

Lebih lanjut, Nur Alam bertutur, “Saya sudah liat potret itu.Sudah terbaca, mereka terlalu merasa kekuasaan tak ada limitnya. Jadi saya ingatkan kepada saudara- saudara sekda untuk selalu ingatkan kepada para Bupati/Walikota untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan dan perundangan yang berlaku. Sekda jangan terlalu mengikuti sahwat kekuasaan kepala daerah,” tegas Nur Alam di hadapan para Sekda dan para Kepala Dinas Se-Sultra.

Nur Alam tak menyebutkan siapa nama Bupati/Walikota yang berpotensi tersandung kasus korupsi. Namun menurut catatan MySultra.Com salah seorang Bupati yakni Bupati Konawe Aswat Suleman Selasa (24/3/2015) lalu menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sultra terkait dengan dugaan kasus Korupsi pembangunan kantor bupati Tahun 2013 lalu.

Sebelumnya, Kejati Sultra telah menahan dua tersangka kasus korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara yakni Alimuddin, mantan kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Konawe Utara dan Syamsul Muttaqim, Kepala Bidang Pemerintahan Konawe Utara. Keduanya ditahan sejak tahun 2014 dan kini sudah menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Konawe.

Penahanan tersebut dilakukan setelah pihak Kejati melakukan penyelidikan dan penyidikan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kelebihan pembayaran dan menyalahi kontrak kerja, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,3 miliar. Proyek tersebut dianggarkan Rp 15,8 miliar yang dibagi dalam dua tahap dari tahun 2008-2010. Tahap pertama tahun 2008 sebesar Rp 7,3 miliar. Kemudian pada 2009 kembali dianggarkan sebesar Rp 2,4 miliar.

Sedangkan pada tahap dua dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Voni Bintang Nusantara tanpa melalui proses tender dan mendapat persetujuan dari Bupati Konawe Utara Aswad Sulaeman.(Dir)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *