Home » Berita Terpopuler » 146 Perusaan Tambang di Sultra Masih Berstatus non CNC

146 Perusaan Tambang di Sultra Masih Berstatus non CNC

MySultra – Kendari

Dari 472 Perusaah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sulawesi Tenggara, masih ditemukan banyak persoalan antara lain, sebanyak 146 diantaranya masih berstatus non CNC (clean & clear).Persoalan lainnya adalah masih banyaknya perusaaan pemegang IUP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Data tersebut diungkapkan Humas KPK, Johan Budi dalam siaran persnya kepada wartawan disela sela acara Kordinasi dan Supervisi atas penegelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kendari Kamis (19/6). Acara yang dipimpin Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto itu dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam serta Para Bupati/Walikota SeSultra.

Status non CNC paling banyak ditemukan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 47 IUP< Kabupaten Buton dengan 24 IUP dan Kabupaten Bombana 17 IUP, Dari Total IUP yang ada di Provinsi ini, juga masih ditemukan sebanyak 19 IUP yang belum memiliki NPWP.

Selain itu, persoalan kurang bayar juga ditemulan di provinsi ini , dengan nilai lebih dari 201 milyar rupiah. Bahkan , dari semua Kabupaten di provinsi ini , hanya 1 IUP di Kabupaten Konawes Utara yang menyediakan dana jaminan reklamasi, sebesar 1,7 trilyun rupiah, Sedangkan data jaminan pasca tambang tidak tersedia.

Persoalan lainnya adalah adanya IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan .Ada lebih dari 642 ribu hektar luas hutan lindung yang tumpang tindih dengan areal pertambangan.Ini juga terjadi pada lokasi yang dikategorikan areal penggunaan lain, yakni lebih dari 281 ribu hektar.

“Karena itu , sebagai bukti komitmen KPK dalam melakukan pencegahan korupsi dan penyelamatan keuangan Negara, KPK telah berkordinasi dengan Kementerian ESDM,Kementerian Keuangan,Kementerian Perdagangan , Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah” tulis Johan Budi.

Ditegaskan, pengelolaan sumberdaya aolam termasuk sumberdaya mineral harus dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya pasl 33, serta UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Intinya, pengelolaan sumberdaya mineral untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Ditambahkan, Undang-undang ini juga mengamanatkan kewajiban untuk melakukan penciptaan nilai tambah, secara nyata bagii perekonomian nasional. Penciptan nilai tambah dilakukan sejak dari kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemamfatan mineral dan batu bara. (Sudirman Duhari)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *