Home » EKONOMI » 100 Desa di Kolaka Dapat Kucuran Dana Desa

100 Desa di Kolaka Dapat Kucuran Dana Desa

Kepala BPMD Kolaka, Akbar
100 desa yang ada di kabupaten Kolaka telah mendapat kucuran dana desa ‎dari APBN melalui rekening Kepala Desa. Meski demikian, dana tersebut belum bisa dicairkan.
“‎Uangnya sudah ada di rekening masing-masing Kades, tapi saya blokir dulu.”kata Plt. Kepala BPMD Kolaka, Akbar selasa (16/6/2015) di kantor Bupati Kolaka.
Karena dana desa sudah ada di rekening masing-masing kades dan ditakutkan salah kelolah karena rawan terjadi penyimpangan, pihak BPMD melakukan rapat teknis. Hal ini mengingat adanya perubahan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tentang aturan pelaksanaannya, kemudian ditindaklanjuti PP nomor 22 penganti PP nomor 60 tahun 2014 tentang pemberian dana desa.
Akbar mengakui saat ini yang mereka hadapi terkait kendala pendamping dari Pusat sesuai perintah UU yang sampai saat ini belum ada. Karena itu, diakali dengan memanfaatkan kader-kader desa dan menggunakan asistensi dari dinas PU berkaitan dengan desain ARB. Semua itu dinilai tidak melanggar dan dimungkinkan dilakukan.
“Kalau belum ‎lengkap ARB dan desainnya, saya tidak akan buka blokir rekeningnya.”ungkapnya.
Pemberian dana desa untuk kabupaten Kolaka untuk tahap pertama sebesar Rp 11 Milyar dari Rp 27 milyar yang akan dikucurkan tahun 2015 ini. Berdasarkan PP 22 diberikan secara bervariasi guna pemerataan, dengan melihat letak geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk dengan perbandingan 90:10. Kalau sebelumnya digunakan PP 60 terjadi kesenjangan dimana ada desa yang hanya mendapat Rp 20 juta atau Rp 30 juta. Namun dengan aturan ini, di kabupaten Kolaka desa yang paling sedikit menerima dikisaran Rp 260 juta.
Dana desa yang berasal dari APBN diharapkan semua permasalahan di desa dapat teratasi, sehingga dalam waktu satu hingga dua tahun kedepan masalah desa sudah teratasi, sebab ada juga ADD dan program Bupati yang diambil dari APBD.
Akbar juga menjamin dengan adanya dana-dana ini tidak ‎terjadi tumpang tindih, karena semua berpedoman pada APBDes yang mengacu pada kebutuhan masing-masing desa. Karena itu, dilakukan pemahaman berkaitan dengan tata kelolah pemerintahan desa, tata kelola pembangunan desa dan tata kelola keuangan desa. (A Arsyad)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *